PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG / JASA

Prinsip dan Etika Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

1. Efisien; Efisien,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  diusahakan  dengan menggunakan  dana  dan  daya  yang  minimum  untuk  mencapai  kualitas dan  sasaran  dalam  waktu  yang  ditetapkan  atau  menggunakan  dana  yang telah  ditetapkan  untuk  mencapai  hasil  dan  sasaran  dengan  kualitas  yang maksimum. 
2. Efektif; Efektif,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  sesuai  dengan  kebutuhan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  serta  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya. 
3. Transparan; Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  Pengadaan Barang/Jasa  bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh  Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 
4. Terbuka; Terbuka,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  dapat  diikuti  oleh  semua Penyedia  Barang/Jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 
5. Bersaing; Bersaing,  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  dilakukan  melalui persaingan  yang  sehat  diantara  sebanyak  mungkin  Penyedia  Barang/Jasa yang  setara  dan  memenuhi  persyaratan,  sehingga  dapat  diperoleh Barang/Jasa  yang  ditawarkan  secara  kompetitif  dan  tidak  ada  intervensi yang  mengganggu  terciptanya  mekanisme  pasar  dalam  Pengadaan Barang/Jasa. 
6. Adil;  Adil/tidak  diskriminatif,  berarti  memberikan  perlakuan  yang  sama  bagi semua  calon  Penyedia  Barang/Jasa  dan  tidak  mengarah  untuk  memberi keuntungan  kepada  pihak  tertentu,  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan nasional. dan 
7. Akuntabel. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Etika pengadaan barang/jasa pemerintah mengikat semua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, mematuhi etika sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
2. bekerja secara profesional mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yng terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam hal : 

• direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
• konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan terintegrasi;
• konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
• pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/perangkat daerah;
• PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung amupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau
• beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsun maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.