Perjalanan Hidup Manusia | M. Quraish Shihab Podcast

-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

-
Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, meliputi : Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementrian / Lembaga / Perangkat Daerah yang Menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk yang sebagian atau seluruhnya di biayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri Pengadaan Barang/Jasa dalam Perpres 1618, meliputi : Pengadaan Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. yang dilaksanakan dengan cara : Swakelola; dan/atau Penyedia
Baca selengkapnya

Istilah-istilah PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

-
Istilah-istilah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Istilah PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. P...
Baca selengkapnya

PROPOSAL PENELITIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN

-
PROPOSAL PENELITIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN   Disusun Oleh : Sutami Mappasimbung NIM. 500893696 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ-SAMARINDA 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.     Latar Belakang Masalah Citra buruk pelayanan publik di Indonesia  pada masa  lalu terlanjur melekat di kalangan masyarakat luas. Lambanya pelayanan, sulit dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dan  tidak transparannya masalah pembiayaan menimbulkan keengganan masyarakat  untuk mengurus perijinan. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian sehingga menghambat proses terwujudnya peningkatan kesejahteraan ma...
Baca selengkapnya