Perjalanan Hidup Manusia | M. Quraish Shihab Podcast

-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PROPOSAL PENELITIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN

-
PROPOSAL PENELITIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN   Disusun Oleh : Sutami Mappasimbung NIM. 500893696 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ-SAMARINDA 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.     Latar Belakang Masalah Citra buruk pelayanan publik di Indonesia  pada masa  lalu terlanjur melekat di kalangan masyarakat luas. Lambanya pelayanan, sulit dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dan  tidak transparannya masalah pembiayaan menimbulkan keengganan masyarakat  untuk mengurus perijinan. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian sehingga menghambat proses terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Bagi Pemerintah Daerah, hal
Baca selengkapnya

PROPOSAL PENELITIAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

-
BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah Era demokrasi saat ini menjadikan proses partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan. konsep Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Governance menunjukkan suatu proses ketika rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan  kohesi, integrasi, dan kesejahteraan rakyat. Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governance , harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat.  Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip good governance dan clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan pr
Baca selengkapnya

Istilah-istilah PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

-
Istilah-istilah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Istilah PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. P
Baca selengkapnya