STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (BAGIAN III)

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017

• Penyusunan Standar Kompetensi ASN oleh instansi pengguna dengan cara menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural dengan standar kompetensi teknis.
• Standar kompetensi teknis mengacu pada kamus kompetensi teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
• Hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Jabatan ASN secara nasional.

Dalam hal kamus kompetensi teknis belum disusun dan ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara, dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenanganya, instansi pengguna dapat menyusun Standar Kompetensi ASN yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. Hasil penyusunan Standar Kompetensi ASN oleh instansi pengguna disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Standar Kompetensi ASN hanya berlaku bagi instansi yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya Standar Kompetensi ASN secara nasional.

Menteri menetapkan Standar Kompetensi ASN secara nasional berdasarkan usul dari instansi pemerintah. Penetapan Standar Kompetensi ASN dilaksanakan melalui pembahasan dengan melibatkan unsur:

a. Kementerian / Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan sesuai kewenangannya; 

b. Instansi terkait; dan

c. Para pakar atau asosiasi profesi terkait.

Standar Kompetensi ASN yang telah ditetapkan oleh Menteri diberikan kode jabatan. Kode Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran V PermenPANRB nomor 38/2017. Kode jabatan dipergunakan sebagai identitas jabatan.

Standar Kompetensi ASN yang ditetapkan oleh Menteri dan telah memiliki kode jabatan, berlaku secara nasional.

Standar Kompetensi ASN menjadi acuan paling sedikit untuk:

a. Perencanaan aparatur sipil negara;

b. Pengadaan aparatur sipil negara;

c. Pengembangan karier aparatur sipil negara;

d. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;

e. Penempatan aparatur sipil negara;

f. Promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara;

g. Uji kompetensi aparatur sipil negara;

h. Sistem informasi manajemen aparatur sipil negara; dan

i. Kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil negara.

Pada saat Peraturan Menteri PANRB nomor 38 / 2017 mulai berlaku, setiap instansi yang telah memiliki Standar Kompetensi ASN tetap dapat mempergunakannya sampai ditetapkannya Standar Kompetensi ASN nasional dan melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri PANRB nomor 38/2017 diundangkan.

Peraturan Menteri PANRB nomor 38/2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017