Jangan Memutus Hubungan dengan Allah | M. Quraish Shihab Podcast

-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

-
Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, meliputi : Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementrian / Lembaga / Perangkat Daerah yang Menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk yang sebagian atau seluruhnya di biayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri Pengadaan Barang/Jasa dalam Perpres 1618, meliputi : Pengadaan Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. yang dilaksanakan dengan cara : Swakelola; dan/atau Penyedia
Baca selengkapnya

Istilah-istilah PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

-
Istilah-istilah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Istilah PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. P...
Baca selengkapnya

TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

-
Berdasarkan Perpres 1618, pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk : Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek Kualitas, Jumlah, Waktu, Biaya, Lokasi dan Penyedia  (Value for Money) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan menengah; Meningkatkan peran palku usaha nasional; Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasi. penelitian; Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; Mendorong pemerataan ekonomi; dan Mendorong pengadaan berkelanjutan. Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi : Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa; Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih tranparan, terbuka, dan kompetitif; Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; Mengembangkan E-marketplace pengadaan barang/jasa; Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; ...
Baca selengkapnya